Padahal – surat edaran tersebut justru bertujuan untuk melindungi hak cipta ! Dengan menggunakan software Open Source, maka institusi pemerintah jadi menggunakan software Legal.
Ya, software Open Source, seperti Firefox / Linux / OpenOffice / Chrome/dll, itu semuanya Legal & Halal.
Dengan menggunakan software F/OSS (Free / Open Source Software), maka berarti kita telah mendukung Hak Kekayaan Intelektual / HAKI.
Fitnah dari IIPA ini bisa disimpulkan dari kutipan berikut ini :
Government Procurement Preference Denies U.S. Software Companies a Level Playing Field
Padahal, sama sekali tidak demikian. SEMUA perusahaan software – baik dari Amerika maupun bukan, tetap BISA mensuplai software untuk pemerintah Indonesia. Yang penting, software tersebut berlisensi Open Source. Itu saja.
Tidak ada usaha untuk memblokir / merugikan perusahaan software dari Amerika !
(walaupun, kalaupun usaha tersebut ada, itupun adalah hak Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang Merdeka & Berdaulat)
Siapa yang menyisipkan fitnah ini ke laporan IIPA tahun 2010 ini ?
Saya juga tidak tahu persisnya, namun beberapa kutipan terlampir mungkin bisa memberikan sedikit petunjuk :
Microsoft Memorandum of Understanding (MOU)
Dari situs IIPA
IIPA’s seven member associations are: … the Business Software Alliance (BSA),
Laporan IIPA tahun 2010 selengkapnya
Disitu kita bisa lihat banyak lagi berbagai kekonyolan IIPA ini. Seperti saran & dukungan untuk razia Warnet di Malaysia, serangan kepada pemerintah Kanada – salah satu pendukung HAKI & sekutu Amerika dalam topik HAKI, dst. Padahal sudah banyak yang komplain karena metodologi yang digunakan serta kesimpulan/rekomendasinya aneh dan bisa sangat subjektif.
Sekali lagi, ini adalah serangan terhadap pemerintah Indonesia dari IIPA. Salah satu buktinya adalah karena IIPA tidak menyerang Inggris – yang juga [ mendukung penggunaan F/OSS ] di institusi pemerintahnya.
Mungkin Anda akan bertanya, mengapa laporan IIPA ini penting bagi Indonesia ?
Jawab: karena bisa berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia.
Salah satu contohnya dilampirkan di laporan tersebut - ada ancaman terselubung untuk mencabut skema subsidi bebas-pajak GSP; yang telah membantu memperlancar masuknya ekspor Indonesia bernilai trilyunan rupiah ke pasar Indonesia.
Juga, “countries on the list could be subject to penalties, trade barriers and embargoes”
(sumber: Bangkok Post.
Dan, “Special 301 status can have detrimental effects, as trading quotas could be slashed, or tariffs might be imposed on select items.”
(sumber: Mr Andres)
Jadi, ini bisa berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia juga.
Dan karena itu, perlu menjadi perhatian kita serta ditindak lanjuti.
Beberapa hal yang bisa saya sarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mensikapi hal ini :
Survey : Berbagai pihak curiga bahwa metodologi yang digunakan oleh IIPA untuk mengukur tingkat pembajakan HAKI tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, baik sekali jika Pemerintah Indonesia bisa melakukan survey di bidang ini dengan metodologi yang jelas & ilmiah, sehingga bisa memberikan bukti pembanding. Sehingga IIPA tidak bisa bebas melenggang begitu saja dengan berbagai klaim & fitnahnya.
Klarifikasi kepada USTR : Laporan dari IIPA ini diserahkan kepada USTR, US Trade Representative. Nah, jangan sampai laporan ini diterima begitu saja tanpa ada klarifikasi sama sekali dari Pemerintah Indonesia.Klarifikasi ini bisa disampaikan kepada Ron Kirk, pejabat USTR saat ini.
Tanggung jawab : Telusuri siapa yang menyisipkan fitnah-fitnah di laporan IIPA tersebut, dan lalu panggil mereka untuk klarifikasi & pertanggung jawabannya.Saya tahu berbagai unsur pemerintah Indonesia telah berusaha sangat keras untuk menegakkan HAKI (salut untuk Anda semua) dan menghindari masuknya Indonesia di PWL (Priority Watch List) tersebut; dan fitnah di laporan IIPA tersebut adalah seperti pelecehan bagi semua kerja keras Anda.
Gunakan software Open Source di institusi Pemerintah : dengan demikian maka akan dapat semakin cepat untuk menghilangkan pembajakan software di Indonesia.
Akhir kata, terimakasih banyak saya ucapkan kepada Mr Bobbie Johnson dari koran The Guardian, Mr Andres, dan Mr Michael Geist yang telah menyampaikan informasi seputar hal ini.
Merdeka !